Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan atas Bangunan Gedung di Kota Medan
Abstract
This study aims to describe and examine the Supervision of Building Permits (IMB) for Buildings in Medan City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out using structured observation, documentation, literature study, and in-depth interviews through purposive and snowball sampling. The results of the study show that the supervision of the Building Permit (IMB) in Medan City has not run optimally. This can be seen from the many buildings that are standing but do not have permits, this can be seen from the results of the building recapitulation that has been written by the Medan City Settlement and Spatial Planning Housing Office in 2021 as many as 448 buildings but 335 of them do not have a valid IMB. This is due to the assumption that people think that managing an IMB is not important and there are still people who do not accept that the building is demolished due to the assumption that people who build a building in an alley feel that it is not necessary to have a Building Permit (IMB) and will not be supervised. In addition, employees who carry out supervision are not adequate, this is due to the lack of Human Resources (HR) owned by the Department of Housing for the Settlement and Spatial Planning of Medan City so that additional human resources are needed so that supervision can be carried out thoroughly in all areas that have been determined.
References
Dnaberita.com. (2018). Banyak Bangunan Tanpa IMB Pemko Medan Kelongan. http://dnaberita.com/2018/09/10/banyak-bangunan-tanpa-imb pemkomedan-kecolongan. Diakses pada 1 November 2021.
DPMPTSP Pemko Medan. https://www.dpmptsp.pemkomedan.go.id/database. Diakses pada 1 November 2021
Handoko, T. Hani. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Kakasih, Rendy Armando dkk. (2019),. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Utara periode 2016-2019. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(2), 42-33.
Medan Pos Online.com. (2021). Terbitkan SIMB cacat administratif walikota medan diminta bongkar kost-kostan di jalan sei siput. https://medanposonline.com/hukum/terbitkan-simb-cacat-administratif-walikota-medan-diminta-bongkar-kost-kosan-di-jalan-sei-siput. Diakses pada 10 Januari 2022).
Nasir, Muhammad Safar. (2019). Analisis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Semarang. JDEP, 2 (1), 30-45.
Orbitdigitaldaily. (2019). Tak Punya IMB Pemko Medan Bongkar Bangunan Koskosan.https://www.orbitdigitaldaily.com/tak-punya-imb-pemko-medan bongkar-bangunan-kos-kosan. Diakses pada 1 November 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Riani, Ni Ketut. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. Bali: Jurnal Inovasi Penelitian, 1(11), 10-21.
Siagian, Sondang P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sitorus, Monang. (2008). Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Perijinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Medan: Universitas HKBP Nommensen. Majalah Ilmiah UNIKOM. Vol. 7 No. 1.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Thoha, Miftah. (2005). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tobasatu.com. (2021). Temuan Komisi IV DPRD Medan Banyak Bangunan Berdiri Menyalahi Aturan. http://www.tobasatu.com/2021/03/03 temuan komisi-iv-dprd-medan-banyak-bangunan-berdiri-menyalahi -aturan. Diakses 1 November 2021.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Copyright (c) 2024 Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
